Wakil Wali Kota Jogja sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi menilai wacana lockdown yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan HB X merupakan peringatan keras untuk menjalankan protokol kesehatan (Prokes).
Pemda DIY bersepakat untuk memperketat pelaksanaan hajatan di wilayah DIY seiring meningkatnya kasus Covid-19. Pengajuan permohonan hajatan nantinya harus melalui persetujuan Satgas di tingkat kapanewon atau kecamatan.
Pemda DIY tengah menyusun aturan detail tentang pembatasan hajatan dan berbagai pertemuan sampai tingkat RT yang akan dituangkan dalam Instuksi Gubenur (Ingub) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang akan diterbitkan hari ini, Selasa (15/6/2021).
Pemda DIY mengklaim sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY masih menerapkan dengan sitem 50% work from home (WFH) dan 50% work from office (WFO) sampai saat ini. Namun demikian Pemda DIY juga mengakui ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ASN-nya seharusnya WFH namun diminta masuk karena beban tugas yang harus diselesaikan.
Pemerintah mengancam akan mempidanakan obligor BLBI yang membangkang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa utang BLBI tersebut diberikan kepada bank-bank yang bermasalah saat krisis 1998, dengan total mencapai Rp147,4 triliun.
Anggaran yang diajukan oleh Kemenhan untuk belanja terkait keamanan dan pertahanan senilai Rp1.700 triliun dinilai oleh ekonom sangat tidak wajar.
Rencana induk pertahana itu masih dibahas bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pemangku kepentingan lainnya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana menghapus program elektronik warung gotong royong (e-warong). Selama ini, program tersebut menjadi lokasi pembelian bahan pangan pokok untuk keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial. Rencana ini dikemukakan usai Risma mendapati kasus dijualnya harga bahan pangan di atas harga pasaran.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja sedang mempertimbangkan untuk menutup perlintasan sebidang Lempuyangan. Saat ini kajian intensif dan juga dampak yang diakibatkan dari kebijakan itu tengah dikaji.
