Pemerintah Kota Jogja mengikuti Pemerintah Pusat untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro sampai 22 Maret mendatang.
PPKM Mikro diperpanjang hingga 22 Maret 2021 dan diperluas ke tiga provinsi di luar Jawa-Bali.
Wacana pemerintah untuk mengeluarkan Kartu Prakerja untuk calon pengantin menuai kontroversi.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro atau PPKM Mikro kedua di DIY yang berlaku pada 23 Februari 2021-8 Maret 2021 rencananya bakal diperpanjang lagi hingga 22 Maret mendatang.
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas kepemilikan saham pada perusahaan bir, PT Delta Djakarta mendapat dukungan dari Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan seiring pencabutan lampiran tentang investasi minuman keras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
Pemerintah melihat kearifan lokal, berupa minuman alkohol dari beberapa daerah, sebenarnya dapat diolah dan memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan produk ekspor, yang pada akhirnya dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Penolakan terhadap kebijakan investasi minuman keras terus bergulir.
Penolakan atas kebijakan pemerintah terkait industri minuman keras terus bergulir.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY memanggil Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) DIY, Dewa Isnu Broto. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) terkait terbitnya Peraturan Gubernur DIY No.1/2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka ke ORI Perwakilan DIY pada 27 Januari 2021.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tahun ini pihaknya telah menerima persetujuan dalam pembebasan biaya sertifikasi produk industri oleh negara.
