Hal ini terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 1 November 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman meminta pendaftar cabup-cawabup dalam Pilkada 2020 yang dimulai pada 4-6 September 2020 perlu mencermati persyaratan, salah satunya penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Masih ada empat Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum melapor harta kekayaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar empat stafsus Jokowi segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2020.
Ada yang menarik dari laporan harta kekayaan calon Wakil Bupati Wonogiri, Sriyono. Jumlah kekayaannya terus bertambah sejak menjadi anggota legislatif. Sebelum mendaftar sebagai caleg pada 2004, harta kekayaannya hanya Rp18,4 juta. Kini, hartanya menjadi Rp1,6 miliar.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati melaporkan harta dan kekayaannya.
Tiga menteri kabinet pemerintah Jokowi sudah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mereka adalah dulunya berlatar belakang swasta.
KPK menyebut baru 11 menteri yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK pun mengimbau semua pejabat negara segera melaporkan harta kekayaannya.
Sejumlah menteri mengaku sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate misalnya, ia sudah melaporkan secara online.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud MD pada 2013 tercatat memiliki harta kekayaan senilai total Rp15 miliar, yang merupakan laporan di akhir masa jabatannya sebagai Ketua MK.
