Dipecat Firli, Kapolri Siap Tampung 56 Pegawai KPK atas Restu Jokowi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta restu Presiden Joko Widodo untuk menarik 56 anggota KPK yang telah dipecat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta restu Presiden Joko Widodo untuk menarik 56 anggota KPK yang telah dipecat.
Sebanyak 26 persen responden Indikator Politik menyatakan tidak percaya dengan kinerja lembaga antikorupsi saat ini.
BEM SI ancam turun ke jalan jika ultimatum yang diberikan kepada Presiden Jokowi terkait polemik di KPK tak diindahkan.
Stepanus dan Maskur Husain kemudian sepakat untuk mengurus kasus asal diberi imbalan uang sejumlah Rp2 miliar dari masing-masing orang yaitu Azis dan Aliz.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN.
Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Mery Nur, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPKbaru menjabat tiga bulan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau TWK KPK. Menurut ORI, Presiden juga harus ikut bertanggung jawab.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi menangkap kepala daerah yang diduga tersangkut masalah korupsi. Kali ini, giliran Bupati Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (21/9/2021) malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan memberikan tunjangan hari tua (THT) kepada 57 pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Sudah merupakan perintah Undang-undang agar Ombudsman menyerahkan rekomendasi soal maladministrasi dalam pelaksanaan TWK ke Presiden Jokowi.