Surat 'penonaktifan' pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) beredar. Beredarnya surat tersebut semakin mempertegas upaya penyingkiran 75 pegawai dari tubuh lembaga antikorupsi.
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo membeberkan salah satu pertanyaan yang janggal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Publik menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK dianggap sebagai upaya pelemahan bahkan pembunuhan KPK. Sejumlah kalangan menengarai ada upaya kejahatan yang sempurna di balik upaya tersebut.
Penyidik KPK disebut-sebut terbelah antara kelompok pendukung pengusutan tuntas kasus kakap ini dan ada yang tidak mendukung.
Berdasarkan informasi terdapat beberapa nama populer di antara 75 pegawai yang tidak lulus TWK. Misalnya Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.
Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kriteria kelulusan ujian wawasan kebangsaan oleh KPK seiring dengan kabar tidak lulusnya sejumlah anggota KPK.
KPK memastikan segala proses tindakan pro justitia dalam rangka penegakan hukum penyelesaian penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan curiga ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas di lembaga antikorupsi tersebut.
Hal itu kembali ditegaskan KPK melaluiSurat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Rabu (28/4/2021) malam ini.
