Menyikapi hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran dengan sikap Jokowi. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat ini hubungan Jokowi dan lembaga antirasuah sedang tidak begitu baik.
Hal itu lantaran dibutuhkan izin Dewan Pengawas sebagai pengambilan kebijakan terkait dengan penindakan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tetap mengambil keputusan untuk mengesahkan Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Hal tersebut dinilai dapat mengangkat maruah Jokowi, sebagai orang nomor satu di Indonesia, dan penerapannya sesuai dengan dasar konsep ilmu fikih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang diarahkan ke lembaga saat berbicara di gelar wicara Mata Najwa, Rabu (9/10/2019) malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih untuk kasus perkara korupsi dengan tersangka pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan.
Muhammadiyah mendukung diterbitkannya Perppu pengganti UU KPK yang baru saja disahkan.
Penyidik KPK Novel Baswedan menyebut tidak ada perkara yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di lembaga antirasuah tersebut.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP serta merintangi penyidikan yang menyeret Politikus Golkar, Markus Nari, hari ini. Agenda persidangannya masih pemeriksaan saksi-saksi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan revisi UU KPK dilakukan atas kesepakatan bulat seluruh fraksi di DPR RI dengan pemerintah. Ia meminta seluruh pihak memberikan kesempatan agar UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR RI, dijalankan lebih dulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Vice President of Corporate Financial Control PT Angkasa Pura II (Persero) Amrizal sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap, Selasa (8/10/2019).
