Walikota Medan Dzulmi Eldin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (15/10/2019) malam hingga Rabu (16/10/2019) dinihari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Selasa (15/10/2019). Penangkapan tersebut hanya berselang sehari dari penangkapan Bupati Indramayu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin Bupati Indramayu, Supendi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Supendi terkena operasi senyap bersama tujuh orang lainnya.
Operasi tangkap tangan (OTT) selama ini selalu menjadi cara KPK menangkap tersangka korupsi.
Perpanjangan masa tahanan menyusul pemeriksaan KPK yang dilakukan terhadap Imam Nahrawi pada hari ini.
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai merupakan hal yang perlu dilakukan. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita, undang-undang yang saat ini berlaku, kewenangan KPK cenderung out of control dan rawan abuse of power.
Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menjaring Bupati Indramayu Supendi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Para akademisi dari sejumlah pusat studi universitas dan organisasi non-pemerintah di Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan.
Jaringan Antikorupsi Yogyakarta (JAK) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan UU KPK yang sudah disahkan DPR belum lama ini. Revisi UU KPK akan efektif berlaku pada Kamis (17/10/2019) mendatang walau tanpa tanda tangan Presiden.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyoroti soal salah ketik dalam naskah revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
