Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan tidak sahnya RUU KPK tersebut lantaran koreksi kesalahan pengetikan atau tipo pada naskah UU revisi itu tidak melalui rapat paripurna DPR.
Bambang menyatakan bahwa semangat dalam pemberantasan korupsi tidak boleh pudar.
Masalah investasi diprediksi bakal muncul akibat UU KPK yang baru.
Puluhan ekonom menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menanggapi penegakan korupsi yang sudah cukup berat di Indonesia.
Undang-undang baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) hari ini.
Gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini seperti dipandang sebelah mata oleh mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Pada hari ini, Kamis (17/10/2019), UU No. 30/2002 tentang KPK yang sudah direvisi dan disahkan oleh DPR-Pemerintah akan mulai berlaku setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang diharapakan tak kunjung keluar.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK secara beruntun malah kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi.
Jelang diberlakukannya UU KPK pada Kamis (17/10/2019), mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan kritik kepada Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).
Tiga operasi tangkap tangan (OTT) digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir. KPK semakin gencar dalam melakukan OTT menjelang diberlakukannya UU KPK baru hasil revisi.
