Hingga saat ini,Presiden Jokowi belum memberikan sinyal terkait penerbitanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)pembatalan RUU No. 30/2002 tentang KPK yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan Pemerintah.
Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan Perppu KPK meski banyak orang di sekitarnya tak setuju dengan hal tersebut.
Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan para ketua umum partai koalisi membahas isu terkini di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Salah satu yang pembiacaraan adalah demonstrasi dan desakan mahasiswa agar Presiden mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK untuk menganulir revisi UU KPK.
Demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Jawa Barat, mendukung Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan menunjukkan lemahnya kewibawaan Presiden Joko Widodo karena menganulir keputusannya sendiri lewat surat presiden (surpres).
Namapemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Sidang pendahuluan pertama uji materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan 18 orang mahasiswa dan politisi mulai digelar.
Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Jhonny G. Plate mengatakan partainya menunggu sikap final Presiden Joko Widodo terkait dengan polemik UU KPK, apakah jadi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atau tidak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengkaji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna membatalkan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Namun, ia diingatkan untuk tidak serampangan, apalagi sikap itu muncul setelah adanya desakan.
Sejumlah rancangan undang-undang masih menjadi polemik. Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo sebelum sah menjadi undang-undang. Akan tetapi banyak kalangan menentang.
