Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembalikan mandat tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Komisi III DPR mempertanyakan konsistensi sikap pimpinan KPK tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima mantan pejabat PT Garuda Indonesia sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce Plc pada PT Garuda Indonesia, Selasa (24/9/2019).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang bisa mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK.
KPK akan lebih kuat ke depannya karena dalam revisi UU No.30/2002 tentang KPK menganut sistem dua tingkat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno.
Revisi UU KPK dinilai terburu-buru dan cacat prosedur. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinilai bisa menjadi bentuk koreksi dan Presiden Joko Widodo masih punya peluang besar untuk menerbitkannya.
Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jogja tengah mempersiapkan uji materi atau judicial review UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja disahkan DPR.
Polemik terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, lima pimpinan dipastikan tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi sampai ada pemberhentian oleh Presiden.
Perubahan kelembagaan KPK pasca revisi UU KPK disesalkan banyak pihak.
UU KPK yang anyar, baru saja disahkan pada Selasa (17/9/2019) lalu. Namun tak lama lagi, UU kontroversial ini bakal segera diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 Nurul Ghufron siap menjalankan Undang-Undang KPK yang baru dan tidak keberatan dengan pengesahan revisi UU tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan kebijakan pemerintah dengan DPR RI.
