Hakim menolak praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan mantan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan terima kasih kepada hakim tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemanggilan ulang terhadap putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan pada 2019, Selasa (12/11/2019).
Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja resmi mengajukan gugatan atau judicial review UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/11/2019) lalu.
KPK memanggil Yamitema T. Laoly, anak Menteri Hukum dan HAMYasonna Laoly, sebagai saksi dugaan suap proyek dan jabatan di Pemkot Medan. Namun, Yamitema tidak memenuhi panggilan penyidik KPK, Senin (11/11/2019).
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Ia akan mendapatkan promosi jabatan sebagai Kabaharkam Polri sebelum dilantik sebagai Ketua KPK pada Desember nanti.
KPK kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap proyek Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Supomo, termasuk Walikota Jogja, Haryadi Suyuti. KPK memeriksa adanya aliran dana dari Haryadi kepada tersangka jaksa nonaktif di Kejaksaan Negeri Jogja, Eka Safitra.
Dalam deretan nama pemohon adalah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid bersama dengan dosen-dosen Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali.
Kasus penyiraman air keras pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding sebagai rekayasa. KPK menyayangkan pihak-pihak yang menuding tudingan terhadpa penyidik senior KPK Novel Baswedan tersebut.
Anggota Komisi bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan Ahok dan Antasari tidak layak menjadi dewan pengawas (dewas).
Pegawai KPK akan diangkat statusnya sebagai ASN sehingga bisa ditempatkan di institusi pemerintah mana saja. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
