Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Ferdian Andi mengatakan pengesahan revisi UU KPK menabrak sejumlah ketentuan yang besar kemungkinan menjadikannya cacat formil.
UU KPK hasil revisi dinilai bakal membuat masyarakat resisten karena isinya yang kontroversial.
UU KPK yang direvisi memuat poin-poin yang dianggap menghalangi pemberantasan korupsi.
Pengesahan revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2019) sangat minim kehadiran anggota DPR.
Mulusnya revisi UU KPK dinilai karena DPR dan Jokowi tak lagi punya beban politik.
Revisi UU KPK yang disahkan DPR memuat sejumlah poin penting.
Ratusan masyarakat Jogja, Selasa (17/9/2019) berdemonstrasi memprotes kebijakan pemerintah dan DPR merevisi UU KPK.
DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang, Selasa (17/9/2019). Wakil Ketua KPK Laode M Syarief pun angkat bicara.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara soal fungsi Dewan Pengawas KPK yaitu sebagai bentuk pengawasan terhadap lembaga dan sebagai mekanisme kontrol terhadap sebuah kekuasaan.
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja dua kepala dinas di Kepulauan Riau (Kepri), antara lain Kepala Dinas Pendidikan Muhd Dali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepri Abu Bakar.
