Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Indang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dikeluarkan Presiden Joko Widodo kapan saja, tanpa harus menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Aturan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi polemik. Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU No. 19 tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.
Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat bicara soal Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atau hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang (UU) No.19/2019 atau revisi UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)akan mengubah status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junico Siahaan mendapat panggilan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/10/2019).
Instansi pemerintahan yang terkait dengan birokrasi didorong untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas dalam visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara 2019, Jumat (25/10/2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengingatkan para menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kendati tak menyebutkan nama, namun sejumlah calon menteri yang dipanggil tersebut pernah diperiksa penyidik terkait kasus yang pernah ditangani KPK.
Sejumlah elemen mahasiswa mendorong Presiden Jokowi Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah judicial review juga perlu dilakukan sebagai alternatif lain.
