Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menangkap Eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di rumah mertuanya di Tulungagung, Jawa Timur. Keduanya diketahui menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi penangaanan perkara di MA.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly sempat bersumpah tak mengenal Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku yang kini menjadi buronan setelah menjadi tersangka dalam kasus suap penetapan PAW anggota DPR RI. Pelaksana Tugas (Plt)Juru Bicara KPK, Ali Fikri [un angkat bicara.
Kepercayaanmasyarakat terhadap KPK menurun menurut hasil survei.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar sayembara perburuan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan tersangka kasus suap Harun Masiku. Dua iPhone 11 akan diberikan bagi pemberi informasi akurat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga Kamis (20/2/2020) masih rendah, baru 38,9%.
Indonesia Corruption Watch mengkhawatirkan terjadi abuse of power pimpinan KPK atas keputusan menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan.Penghentian itu diklaim sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK.
Keberadaan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku masih misterius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mendeteksi keberadaannya Diketahui, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Harun hilang dan kekinian menjadi buronan KPK.
Keberadaan mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi masih terus dicari. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sampai menggelar sayembara. Siapapun yang mampu memberikan informasi keberadaan dua buronan itu akan diberi hadiah iPhone 11.
Untuk menyelamatkan potensi kerugian Rp18 triliun selama 2019,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) melakukan pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
