Pada hari ini, Kamis (17/10/2019), UU No. 30/2002 tentang KPK yang sudah direvisi dan disahkan oleh DPR-Pemerintah akan mulai berlaku setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang diharapakan tak kunjung keluar.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK secara beruntun malah kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi.
Jelang diberlakukannya UU KPK pada Kamis (17/10/2019), mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan kritik kepada Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).
Tiga operasi tangkap tangan (OTT) digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir. KPK semakin gencar dalam melakukan OTT menjelang diberlakukannya UU KPK baru hasil revisi.
Walikota Medan Dzulmi Eldin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (15/10/2019) malam hingga Rabu (16/10/2019) dinihari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Selasa (15/10/2019). Penangkapan tersebut hanya berselang sehari dari penangkapan Bupati Indramayu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin Bupati Indramayu, Supendi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Supendi terkena operasi senyap bersama tujuh orang lainnya.
Operasi tangkap tangan (OTT) selama ini selalu menjadi cara KPK menangkap tersangka korupsi.
Perpanjangan masa tahanan menyusul pemeriksaan KPK yang dilakukan terhadap Imam Nahrawi pada hari ini.
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai merupakan hal yang perlu dilakukan. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita, undang-undang yang saat ini berlaku, kewenangan KPK cenderung out of control dan rawan abuse of power.
