Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho menilai penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang manusiawi.
DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna di Gedung MPR/DPD/DPD RI, Jakarta, Senin, dengan sejumlah agenda di antaranya menyetujui lima pimpinan KPK yang sebelumnya sudah dipilih oleh Komisi III.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korban praktik korupsi adalah konsumen.
Pimpinan KPK yang baru harus mampu memulihkan kepercayaan publik di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap adanya upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu.
Upaya pelemahan KPK oleh sejumlah pihak dinilai pegiat antikorupsi akan berdampak buruk pada perekonomian.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada konflik kepentingan di balik kesepakatan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Presiden Jokowi dan DPR RI didesak oleh Forum Lintas Hukum Indonesia untuk segera menunjuk lima pelaksanaan tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ratusan orang civitas academica Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan sikap perlawanan terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menggelar demonstrasi dengan mengenakan pakaian serba hitam di Balairung Gedung Pusat UGM, Minggu (15/9/2019).
Sejumlah perempuan yang mengaku mahasiswi dan mengatasnamakan Srikandi Cinta Tanah Air menggelar aksi solidaritas mendukung Revisi Undang-Undang (UUD) No 30/2002 tentang KPK di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019). Ironisnya, dua demonstran tak tahu nama pimpinan KPK.
Sebagai bentuk kekecawaan terkait revisi Undang-Undang No. 30/2002 tentang KPK, tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo.
