Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dikabarkan menjadi wakil Pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kabar palsu (hoaks). Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan menggagalkan revisi Undang-Undang (RUU) No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi UU KPK.
Ada empat tantangan berat untuk pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih dalam proses pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI.
Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak setuju terhadap beberapa poin substansi dalam draf revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan oleh DPR disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pembahasan revisi UU KPK di DPR dianggap mencurigakan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan bahwa surat pimpinan terpilih dari komisi III sudah masuk ke meja pimpinan.
Irjen Firli Bahuri akhirnya terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gelombak menolak revisi UU KPK terus bergulir.
Serbuan pertanyaan dari wartawan tentang revisi UU KPK mengusik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah mantan aktivis antikorupsi yang kini dekat dengan Istana dikritik terkait revisi UU KPK.
