Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di lingkungan Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (11/1/2020). KPK tampak membawa koper berwarna biru.
KPK menyebut baru 11 menteri yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK pun mengimbau semua pejabat negara segera melaporkan harta kekayaannya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap yang menjeratnya. Ia tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp12.812.000.000.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Saiful kini diperiksa intensif di Polda Jawa Timur.
Awal tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam OTT yang dilakukan pada Selasa (7/1/2020) malam itu, diduga pejabat daerah setempat yang terjaring OTT.
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali tidak hadir dari pemeriksaan tim penyidik KPK, Selasa (7/1/2020).
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) masih menanti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Sebab, saat ini, pemerintah masih menyusun draf Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri bersama keempat pimpinan lainnya bakal lebih banyak melakukan tindakan pencegahan. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang No.19/2019 tentang KPK yang merevisi undang-undang sebelumnya.
Draf Peraturan Presiden tentang KPK dinilai semakin melemahkan kewenangan lembaga antirasuah itu karena menempatkan KPK di bawah Presiden.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pemerintah yang memasukan kekeliruannya di revisi Undang-Undang tentang KPK melalui Peraturan Presiden (Perpres).
