Revisi UU KPK yang ditentang banyak pihak kini telah disetujui dibahas oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kali ini aktivis di Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, menggelar aksi jalan mundur dari simpang empat Tugu Pal Putih ke arah selatan hingga halte bus Transjogja.
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu membantah adanya lobi-lobi di internal Komisi III DPR yang menyepakati Irjen Pol Filri Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Kericuhan terjadi di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/9/2019). Kericuhan itu terjadi saat massa mencoba merangsek untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.
Partai Gerindra menyatakan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih untuk periode 2019-2023, mempunyai tugas bersama pegawai KPK dan masyarakat untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah.
Komisi II DPR RI telah selesai memutuskan lima pimpinan terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap putusan itu masih menyisakan persoalan, terutama terkait rekam jejak buruk di masa lalu pada salah satu pimpinan terpilih tersebut.
Beberapa waktu terakhir, revisi UU KPK menjadi polemik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar konferensi pers khusus membahas rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jajaran pimpinan yang baru terpilih diharapkan bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi.
petisi penolakan beberapa nama calon Pimpinan KPK diklaim oleh Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo telah ditandatangani 1.000 orang karyawan KPK. Yudi menegaskan mereka tidak ingin memiliki pemimpin bermasalah di kemudian hari.
