Kata Djarot soal Revisi UU KPK: UUD 45 Saja Bisa Amandemen
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menanggapi soal kontroversi revisi UU KPK.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menanggapi soal kontroversi revisi UU KPK.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (13/8/2019). Para pimpinan KPK menunggu tanggapan dari Presiden terkait kepercayaan kepada mereka untuk memimpin KPK hingga akhir Desember 2019.
Desakan agar Ketua KPK terpilih Firli Bahuri mundur dari Polri disampaikan anggota DPR.
Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tutut disoroti bekas pimpinan lembaga tersebut Busyro Muqoddas.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK adalah bagian dari strategi pelaksanaan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
Sejumlah remaja di bawah umur 17 tahun terlihat ikut terlibat aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka tergabung dalam aliansi yang menuntut segera merevisi UU KPK dan pembubaran wadah pegawai KPK.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyesalkan sikap pimpinan KPK saat ini yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk tidak setujunya atas revisi UU KPK.
Pimpinan KPK yang menyerahkan mandat tanggungjawab kepada Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai langkah tersebut merupakan sikap yang ingin mempermalukan Presiden sebagai kepala eksekutif.
Para pimpinan KPK sudah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Penggiat Anti Korupsi Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jusri Sabri meminta pimpinan KPK yang baru dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masih mangkrak.
Aksi masyarakat sipil yang menentang adanya revisi UU KPK mendatangi gedung KPK, Jumat (13/9/2019) malam. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi membawa keranda mayat dan bendera kuning ke gedung KPK yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan.