Soal Revisi UU KPK, Pemerintah Beri Pandangan ke DPR
Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri memberi pandangan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ada tiga poin yang disoroti untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan.