News
Mahfud MD: Opsi Paling Rasional Saat Ini Adalah Perppu KPK
Pemerintah mulai merespon desakan masyarakat untuk menganulir UU KPK yang baru saja disahkan DPR.
Tag: kpk
Daftar artikel
News
Mahfud MD: Penerbitan Perppu KPK Bakal Berisiko
Opsi menerbitkan Perppu KPK dinilai berisiko.
News
KPK Identifikasi 26 Poin Revisi UU yang Berpotensi Lumpuhkan KPK
Sebanyak 26 persoalan dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nantinya berisiko melemahkan kerja lembaga antirasuah tersebut tengah diidentifikasi.
News
Ini Alasan Saut Situmorang Kembali Bertugas di KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkap alasan dirinya kembali bertugas di KPK.
News
Dirut Perum Perindo Ditetapkan Tersangka Terkait Suap Impor Ikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda bersama satu orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait kuota impor ikan tahun 2019.
News
Komisi III DPR Sebut Pimpinan KPK Menjilat Ludah Sendiri
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembalikan mandat tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Komisi III DPR mempertanyakan konsistensi sikap pimpinan KPK tersebut.
News
Kasus Suap, KPK Panggil 5 Pejabat Garuda
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima mantan pejabat PT Garuda Indonesia sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce Plc pada PT Garuda Indonesia, Selasa (24/9/2019).
News
Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu Cabut UU KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang bisa mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK.
News
Baleg DPR: Pakai Sistem Dua Tingkat, KPK Lebih Kuat
KPK akan lebih kuat ke depannya karena dalam revisi UU No.30/2002 tentang KPK menganut sistem dua tingkat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno.
News
Revisi UU KPK Cacat Prosedural, Jokowi Masih Bisa Mengoreksi
Revisi UU KPK dinilai terburu-buru dan cacat prosedur. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinilai bisa menjadi bentuk koreksi dan Presiden Joko Widodo masih punya peluang besar untuk menerbitkannya.
