Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan perhatian dari organisasi antikorupsi internasional, Transparency International.
Saat memberikan masukan rekam jejak, Ketua IPW Neta S. Pane menyoroti keburukan KPK yang menjadikan penyidikan KPK Novel Baswedan begitu kebal hukum.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan segera mempelajarinya.
Pertanyaan yang akan diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserahkan kepada masing-masing anggota Komisi III DPR. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin.
Kendati ditolak banyak organisasi masyarakatm, namun kader muda Nahdlatul Ulama (NU) mendukung revisi UU KPK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) termasuk yang mendukung revisi UU KPK meski ditolak banyak pihak.
Setelah muncul revisi UU KPK yang kontroversi, kini DPR ingin bikin kontrak politik dengan calon pimpinan KPK apabila terpilih.
Penolakan terhadap revisi UU KPK terus bergulir. Di Jogja, puluhan perempuan turut mengkritisi RUU KPK.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap DPR RI dapat memilih figur terbaik dari 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.
Revisi UU KPK dinilai sebagai pertaruhan bagi Presiden Joko Widodo.
