Revisi UU KPK Mulus, Setara Institute: Jokowi Benar-Benar Petugas Partai
Mulusnya revisi UU KPK dinilai karena DPR dan Jokowi tak lagi punya beban politik.
Mulusnya revisi UU KPK dinilai karena DPR dan Jokowi tak lagi punya beban politik.
Revisi UU KPK yang disahkan DPR memuat sejumlah poin penting.
Ratusan masyarakat Jogja, Selasa (17/9/2019) berdemonstrasi memprotes kebijakan pemerintah dan DPR merevisi UU KPK.
DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang, Selasa (17/9/2019). Wakil Ketua KPK Laode M Syarief pun angkat bicara.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara soal fungsi Dewan Pengawas KPK yaitu sebagai bentuk pengawasan terhadap lembaga dan sebagai mekanisme kontrol terhadap sebuah kekuasaan.
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja dua kepala dinas di Kepulauan Riau (Kepri), antara lain Kepala Dinas Pendidikan Muhd Dali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepri Abu Bakar.
DPR telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Revisi UU KPK dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/9/2019).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya telah membahas revisi UU No.30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bersama pemerintah sepakat akan mengesahkan revisi undang-undang tersebut di rapat paripurna.
Keberadaan Wadah Pegawai KPK menjadi sorotan DPR yang memilih Ketua KPK kontroversial Firli Bahuri.
DPR bergerak cepat membahas revisi UU KPK yang kini ditentang banyak masyarakat.