Sebanyak 1.195 dosen dari 27 universitas di Indonesia menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menilai tidak ada kesalahan prosedur terkait penanganan tahanan khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya situasi yang berbeda diduga menjadi alasan pelapor melaporkan kasus ini.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat dengar pendapat umum dengan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Mereka mau mendapat keterangan langsung dari panitia.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas draf revisi Undang-Undang tentang KPK.
Keempat mantan pimpinan itu dengan tegas menolak upaya revisi tersebut lantaran hanya akan melemahkan lembaga antirasuah.
Keempat mantan pimpinan itu dengan tegas menolak upaya revisi tersebut lantaran hanya akan melemahkan lembaga antirasuah.
Presiden Joko Widodo diminta berada bersama rakyat yang mendukung KPK dan menentang pelemahan komisi antirasuah tersebut.
Logo KPK di Gedung Merah Putih KPK diselimuti kain hitam sebagai bentuk protes terhadap Revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Minggu (8/9/2019).
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Presiden Joko Widodo bertindak tegas menolak calon pimpinan (capim) KPK bermasalah dan revisi Undang-Undang KPK.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengusulkan pemilihan lima pimpinan KPK ditentukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
