Calon pimpinan KPK Johanis Tanak diminta komentar soal revisi Undang-Undang (UU) No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Presiden Jokowi dinilai tergesa-gesa dalam mengirimkan Surpres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Padahal, lanjut Kurnia, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa Presiden memiliki waktu tenggat waktu 60 hari kepada sebelum menyepakati usulan UU dari DPR.
Pro kontra terkait revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir.
Asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum resmi ditahan penyidik KPK seusai diperiksa.
Presiden Joko Widodo menandatangani surat presiden tentang revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut sudah dikirimkan kepada DPR.
Revisi Undang -Undang (UU) No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Banyak kalangan yang menolak revisi UU KPK, namun ada juga yang mendukung seperti dilakukan puluhan mahasiswa di Jogja dengan melakukan aksi damai di simpang empat titik nol kilometer, Rabu (11/9/2019).
Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan perhatian dari organisasi antikorupsi internasional, Transparency International.
Saat memberikan masukan rekam jejak, Ketua IPW Neta S. Pane menyoroti keburukan KPK yang menjadikan penyidikan KPK Novel Baswedan begitu kebal hukum.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan segera mempelajarinya.
Pertanyaan yang akan diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserahkan kepada masing-masing anggota Komisi III DPR. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin.
