Kelompok yang menolak usulan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut disampaikan ahli hukum pidana Kapitra Ampera.
Pakar hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran Bandung Muhammad Rullyandi punya pendapat berbeda dari pandangan pakar kebanyakan ihwal revisi UU KPK.
Anggota Komisi III DPR sekaligus pengusung revisi Undang-Undang (UU) KPK, Masinton Pasaribu, menilai pimpinan KPK saat ini memiliki paham anarko atau antinegara.
-Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih memastikan kesepuluh nama capim yang terseleksi memahami persis tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan lembaga itu.
Anggota Ombudsman RI (ORI), Adrianus Meliala melihat adanya kesamaan antara Dewan Pengawas (Dewas) dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia kemudian menanyakan mengapa keduanya tidak disatukan saja.
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menjalani salah satu tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Pada bagian ini, mereka akan diminta membuat makalah.
Sebanyak 1.195 dosen dari 27 universitas di Indonesia menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menilai tidak ada kesalahan prosedur terkait penanganan tahanan khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya situasi yang berbeda diduga menjadi alasan pelapor melaporkan kasus ini.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat dengar pendapat umum dengan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Mereka mau mendapat keterangan langsung dari panitia.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas draf revisi Undang-Undang tentang KPK.
