Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada konflik kepentingan di balik kesepakatan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Presiden Jokowi dan DPR RI didesak oleh Forum Lintas Hukum Indonesia untuk segera menunjuk lima pelaksanaan tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ratusan orang civitas academica Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan sikap perlawanan terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menggelar demonstrasi dengan mengenakan pakaian serba hitam di Balairung Gedung Pusat UGM, Minggu (15/9/2019).
Sejumlah perempuan yang mengaku mahasiswi dan mengatasnamakan Srikandi Cinta Tanah Air menggelar aksi solidaritas mendukung Revisi Undang-Undang (UUD) No 30/2002 tentang KPK di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019). Ironisnya, dua demonstran tak tahu nama pimpinan KPK.
Sebagai bentuk kekecawaan terkait revisi Undang-Undang No. 30/2002 tentang KPK, tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menanggapi soal kontroversi revisi UU KPK.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (13/8/2019). Para pimpinan KPK menunggu tanggapan dari Presiden terkait kepercayaan kepada mereka untuk memimpin KPK hingga akhir Desember 2019.
Desakan agar Ketua KPK terpilih Firli Bahuri mundur dari Polri disampaikan anggota DPR.
Nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tutut disoroti bekas pimpinan lembaga tersebut Busyro Muqoddas.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK adalah bagian dari strategi pelaksanaan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
