Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan maksud dari penyerahan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo pada Jumat (13/9/2019).
Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah sedang bertarung dengan DPR dalam membahas revisi UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui sempat ada undangan untuk menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas soal revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang KPK (UU KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menolak revisi UU KPK jika pembaruan itu justru memperlemah tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho menilai penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang manusiawi.
DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna di Gedung MPR/DPD/DPD RI, Jakarta, Senin, dengan sejumlah agenda di antaranya menyetujui lima pimpinan KPK yang sebelumnya sudah dipilih oleh Komisi III.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korban praktik korupsi adalah konsumen.
Pimpinan KPK yang baru harus mampu memulihkan kepercayaan publik di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap adanya upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu.
Upaya pelemahan KPK oleh sejumlah pihak dinilai pegiat antikorupsi akan berdampak buruk pada perekonomian.
