Setelah ditunda pada 2017,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mengusulkan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Legislatif mengklaim bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyepakati.
Siapa parpol pengusul revisi UU KPK yang sangat kontroversial belakangan sudah diketahui.
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai penolakan dari internal KPK sendiri. Sebab, lima komisioner KPK telah menandatangani surat terkait penolakan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi sorotan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Ia turut menyoroti enam poin yang menjadi persoalan dari rencana revisi tersebut.
Revisi Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang diusulkan DPR RI, dinilai sebagai upaya pelemahan bagi KPK.
Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan MHum menilai pemerintah dan DPR tidak serius mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air.
KPK mencatat ada sembilan butir poin dalam revisi UU KPK yang bakal membuat lembaga itu lumpuh.
Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai sedang dalam bahaya.
Kritikan tajam dilontarkan ke DPR lantaran memutuskan merevisi UU KPK.
Keputusan DPR membahas RUU KPK ditolak keras oleh banyak kalangan. Kritik berdatangan terhadap wakil rakyat.
