Pendaftar Calon Pimpinan KPK Terbanyak Berprofesi Advokat, Dua Komisioner Kembali Mendaftar
Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 masih berlangsung. Dua orang komisoner KPK 2015-2019 kembali mendaftarkan diri.
Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 masih berlangsung. Dua orang komisoner KPK 2015-2019 kembali mendaftarkan diri.
Bursa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai oleh sembilan nama perwira tinggi (Pati) Polri yang mencalonkan diri. Mereka mulai melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Jenderal Polisi Purnawirawan Anang Iskandar mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, Rabu (3/7/2019). Ia berharap dapat menyeimbangkan tindak pencegahan dan pemberantasan KPK jika dirinya terpilih.
Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Anang Iskandar datang seorang diri ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (3/7/2019). Ia datang pukul 11.00 WIB untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.
Jumlah pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2/7/2019) telah mencapai 133 orang pada dua hari menjelang penutupan pendaftaran.
Ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih mengatakan pihaknya tak ingin kecolongan dalam proses seleksi yang meloloskan calon pimpinan KPK terjerat kasus hukum.
Putusan di tingkat banding terhadap advokat Lucas yaitu berkurang menjadi 5 tahun penjara dalam perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka Eddy Sindoro membuat KPK mengajukan kasasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/6/2019) ini akan melakukan pertemuan dengan Ombudsman terkait informasi yang keliru dari Ombudsman soal tahanan KPK Idrus Marham yang sedang berobat di RS MMC Jakarta.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan harapannya terkait seleksi calon pimpinan KPK yang tengah berlangsung dalam internal Polri.Ia berharap ada unsur polisi yang duduk dalam jajaran pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mensinyalir ada kejahatan di daerah yang porak-poranda karena banjir di Sulawesi Tenggara sehingga memerlukan perhatian serius para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi.