Sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Jogja digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/6/2022) siang.
Penyegelan kantor eks Wali Kota Yogayakarta Haryadi Suyuti terkait dengan kasus suap apartemen Royal Kedhaton.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X optimistis KPK akan mampu mengungkap bukti lain terkait dengan perizinan hotel dan apartemen yang diterbitkan Wali Kota Jogja selama periode 2017-2022.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyesalkan kejadian tangkap tangan bekas Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti karena diduga menerima suap apartemen. Salah satu yang disesalkan Sultan adalah, peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK itu terjadi di rumah dinas wali kota Jogja.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan proses perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton Malioboro terkait OTT Haryadi sepenuhnya berada di tangan Pemkot Jogja. Sultan menyatakan pembangunan di kawasan cagar budaya harus banyak perhitungan termasuk meminta izin dari Balai Pelestarian Cagar Budaya.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X akhirnya berkomentar soal penangkapan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedaton di Kemetiran Lor, Gedongtengen.
Kasus dugaan korupsi suap perizinan pembangunan apartemen di Kota Jogja dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oon Nusihono dan eks Wali Kota Yogyakarta diduga menjalin kesepakatan terkait permohonan izin IMB apartemen Royal Kedhaton.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) berkomitmen akan selalu "mengawal" permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan apartemen di kawasan Malioboro disertai dengan adanya pemberian uang.
