Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyebut kondisi meringankan berasal dari internal terdakwa, seperti misalnya terdakwa menyebut dirinya sebagai tulang punggung keluarga.
Kinerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama semester I/2021 melempem. Pandemi Covid-19 jadi dalih tersendatnya pemberantasan korupsi.
Jajaran Polres Gunungkidul memasukan Lurah Karangawen, Girisubo, Roji Suyanta ke daftar pencarian orang (DPO). Roji diburu karena tidak pernah memenuhi panggilan untuk penyidikan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) senilai Rp5,2 miliar.
Praktik pencucian uang hasil tindak pidana korupsi menjadi sorotan PPATK. Lembaga intelijen keuangan itu mencatat nilai pencucian uang dari hasil korupsi di sektor sumber daya alam mencapai Rp37,8 triliun.
Dalam pertimbangan meringankan hakim, Juliari dinilai sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.
Juliari dinyatakan terbukti menerima Rp32,48 miliar dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19.
Permintaan sumbangan oleh PNS dan Penyelenggara Negara, kepada pihak manapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Dadan Ramdani, eks pejabat Ditjen Pajak, merupakan tersangka dalam perkara suap terkait pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.
Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) menemukan aset milik sejumlah tersangka kasus korupsi PT Asabri yang diduga disembunyikan di luar negeri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi Stadion Mandala Krida. KPK memanggil Heri Sukamto, Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Cabang DIY dan Kuasa Kso PT Duta Mas Indah - PT Permata Nirwana Nusantara Kso pada Kamis (12/8/2021).
