Tak Ajukan Kasasi Terkait Vonis Pinangki, Kejagung Gagalkan Komitmen Antikorupsi Jokowi
Keputusan Kejaksaan Agung yang tak mengajukan kasasi kasus Jaksa Pinangki disebut telah mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi.
Keputusan Kejaksaan Agung yang tak mengajukan kasasi kasus Jaksa Pinangki disebut telah mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan tidak mengajukan permohonan kasasi dan menyetujui hukuman Pinangki Sirna Malasari tetap 4 tahun. Hal ini langsung menuai sorotan, salah satunya datang dari Najwa Shihab.
Mark Sungkar dituntut dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus korupsi dana olahraga triatlon.
Satreskrim Polres Gunungkidul menetapkan Lurah Karangwen, Girisubo berinisial RS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi uang ganti rugi lahan terdampak Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) senilai Rp5,2 miliar. Penetapan ini merupakan pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh tim unit Tipikor sejak beberapa waktu lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sedang mendalami pemberian uang terhadap Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna atau AUM.
Jajaran Satreskrim Polres Gunungkidul menyelidiki dugaan kasus penggelapan uang ganti rugi proyek Jalur Jalan Lintas Selatan oleh lurah di Kapanewon Girisubo. Total uang ganti rugi yang dibawa mencapai Rp5,2 miliar.
Akademisi menyarankan penanganan korupsi tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum karena faktanya tidak membuat efek jera. Pencegahan harus dilakukan secara masif melalui beragam pendekatan mulai dari sosial, ekonomi, agama, seni hingga kesehatan.
Dalam sidang pada 31 Mei 2021, Adi Wahyono mengatakan uang Rp3 miliar untuk membayarfeepengacara kasus rehabilitasi sosial tentang kekerasan anak.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang tukang loak terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.
Jaksa Agung Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI menyebut, kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Pusat menjadi salah satu perkara prioritas yang sedang ditangani.