Kantor Hukum dan HAM Lokataru meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita aset milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dilakukannya.
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dinilai layak dijerat dengan pasal pencucian uang.
Jaksa penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 27 orang peserta rapat KONI Pusat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2017.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan lembaganya saat ini fokus untuk mendalami pokok perkara yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD).
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengapresiasi kerja sama yang baik antara tim KPK dan Polri dalam menangkap buronan kasus korupsi Nurhadi serta berharap kerja sama tersebut bisa terus terjalin dalam menangkap para buronan kasus korupsi lainnya.
Penangkapan mantan sekretaris MA Nurhadi dinilai dapat kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK yang sempat menurun.
Tujuh hakim menyidangkan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk membacakan dakwaan enam orang terdakwa.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akhirnya angkat bicara soal kabar bahwa dirinya tidak mengetahui penangkapan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono.
KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan salut terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang merupakan buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA tahun 2011 sampai 2016.
