Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan salut terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang merupakan buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA tahun 2011 sampai 2016.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menggali potensi keterlibatan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dalam kasus lain. Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah ditangkap KPK, Senin (1/6/2020) malam di salah satu rumah di Simprug, Jakarta Selatan, setelah ditetapkan dalam status daftar pencarian orang sejak pertengahan Februari 2020.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo siap menindak tegas jajarannya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat terjadi pandemi Covid-19.
Jaksa penuntut umum KPK, Kamis (28/5) melimpahkan berkas perkara terdakwa Dirut PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Mardalena, Jumat (29/5/2020). Pemanggilan itu terkait penyidikan kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan turut didakwa menerima gratifikasi mencapai Rp500 juta. Gratifikasi itu diberikan karena Wahyu membantu proses seleksi calon anggota KPU Daerah Papua Barat tahun 2020-2025.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis satu tahun delapan bulan terhadap mantan caleg PDIP Saeful Bahri. Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Saeful.
Kementerian Hukum dan HAM telah menelusuri kronologi wawancara Deddy Corbuzier dengan narapidana kasus korupsi dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
Wawancara pesohor Deddy Corbuzier dengan narapidana kasus korupsi dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dinilai menyalahi aturan yang berlaku.
Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait kritikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. KPK menyebut Boyamin tak paham konstruksi perkara operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke pejabat Kemedikbud.
