Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah memberikan pernyataan yang isinya mengakui pemerintah bersama KPK belum berhasil menekan jumlah kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah. Pernyataan Wapres itu terkait dengan Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang telah terjerat kasus korupsi dua kali.
Jawa Tengah kini memiliki puluhan agen antikorupsi.
Berkas kasus dugaan korupsi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY yang merugikan keuangan negara sekitar Rp21,6 miliar dilimpahkan oleh Polda DIY ke Kejaksaan Tinggi DIY.
Pemanggilan Suherlan adalah kali kedua, setelah sebelumnya dipanggil pada Senin (22/7/2019) lalu. Namun, belum diketahui saat itu Suherlan memenuhi panggilan KPK atau tidak.
Polri mengancam akan mempidanakan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang telah menuding tiga anggota Polri tidak layak mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2013.
Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief, didakwa menyuap mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi sebesar 911.480 dolar AS terkait penambahan alokasi anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Bupati Kudus Muhammad Tamzil telah berkali-kali beurusan dengan perkara korupsi. Ia bahkan bisa dituntut hukuman mati karena kasus yang berulang tersebut.
Lantaran terjerat kasus korupsi berkali-kali, Bupati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Muhammad Tamzil bisa dikenai hukuman mati.
Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang turut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada operasi tangan tangan (OTT) di Kudus, Jateng, Jumat (26/7/2019).
