Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Gresik Muh Muafaq Wirahadi divonis 1,5 tahun penjara karena dinilai terbukti memberikan suap sejumlah Rp91,4 juta kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) non-aktif yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019 Romahurmizy alias Rommy dan caleg DPRD Gresik dari PPP Abdul Wahab.
General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasty dituntut 2 tahun penjara karena dinilai terbukti menyuap anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso sebesar 163.733 dolar AS dan dan Rp311 juta.
Hari ini, Rabu (7/8/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan kapal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Neneng Rahmi dan Jamaludin sebelumnya telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun 2016.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan adanya keterlibatan petinggi di PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) lainnya yang terlibat di dalam kongkalikong pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) tahun 2019.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Tahun 2019.
Uang suap senilai 97.600 dolar Singapura atau lebih Rp1 miliar untuk Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Agussalam diduga bukan sebagai penerimaan pertama. Dugaan tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kasus korupsi yang melibatkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Menurut lembaga antirasua tersebut, kasus tersebut sangat memprihatinkan.
