Menurut Mahfud cita-cita Pemerintah dalam program TP4 itu adalah untuk mengawal seluruh proyek strategis agar tidak dikorupsi. Namun dalam perkembangan program tersebut, banyak oknum Pemerintah Daerah dan Jaksa nakal yang harusnya mengawal proyek malah melakukan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindak sekitar 120 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi maupun pencucian uang. Dimana kepala daerah yang ditangkap dalam OTT ada sekitar 49 kepala daerah. Untuk 2018, ada sekitar 22 kepala daerah ditangkap OTT. Kemudian 2019 ada sekitar sembilan kepala daerah.
Penyidik rampung memeriksa Yamitema sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan nonaktif, Isa Ansyari.
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/11/2019) dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara pada Kemendagri Tahun Anggaran 2011.
Kejaksaan Agung menggelar uang Rp477 miliar yang dikembalikan terpidana korupsi proyek batu bara Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (TME) Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim. Dari mana uang tunai itu berasal? Ini Penjelasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Kejaksaan Agung menunjukkan uang hasil eksekusi terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim senilai Rp477 miliar yang akan disetorkan ke kas negara. Karena terlalu banyak, uang hasil eksekusi itu tidak muat ditumpuk di ruang utama Kejaksaan Agung tempat Jaksa Agung ST Burhanuddin biasa melakukan conference call.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada instansi pemerintahan yang tidak serius melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi.
Dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) bantuan alat mesin pertanian (alsintan) Sragen divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang masing-masing satu tahun penjara kepada
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Imam Nahrawi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hari ini, Selasa (12/11/2019).
Mantan anggota DPR Komisi VI Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso dituntut dengan hukuman 7 tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menyakini Bowo terbukti menerima suap dari sejumlah pihak terkait dengan angkutan pupuk.
