Berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) Pemkot Tangerang Selatan dan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah dirampungkan oleh Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (8/10/2019).
Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan setidaknya terdapat 10 konsekuensi yang akan timbul bila Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Ke-10 konsekuensi ini berdasarkan kajian ICW.
Penangkapan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara oleh KPK menandakan korupsi di daerah semakin akut dan tidak segera dituntaskan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi dalam penyidikan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018, Senin (7/20/2019).
Dia akan dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT INTI (Persero) tahun 2019.
Pada operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu, Farida bersama dua direksi Perum Perindo lainnya ikut terjaring tim Satgas KPK.
Samin Tan tercatat sudah tiga kali mangkir pada pemeriksaan sebelumnya dengan pelbagai alasan maupun tanpa keterangan. Dia mangkir pada pemanggilan terakhir pada Senin (30/9) lalu.
Mantan kader PDIP SunjayaPurwadisastra yang juga mantanBupatiCirebonresmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp51 miliar pada Jumat (4/10/2019).Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ada aliran uang Rp250 juta dari Sunjaya untuk pembiayaan acara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2018 silam.
Samin Tan dan Mekeng telah dipanggil beberapa kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi kerap mangkir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyorot banyaknya petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
