KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan Ahmad Yani bersama tiga orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan pada Senin (2/9/2019).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan Ahmad Yani bersama tiga orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan pada Senin (2/9/2019).
Korupsi disebut juga bisa menghinggapi kalangan mahasiswa dnegan sejumlah cara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK), Jumat (30/8/2019).Iwa ditahan sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Deisti Astriani, istri dari terpidana kasus korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el) Setya Novanto mendapat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/8/2019).
Perkara kasus dugaan korupsi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY sudah disidangkan, dalam persidangan, berkas ketiga terdakwa dipisah dalam tiga berkas perkara.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) meminta para pengawas meningkatkan mitigasi korupsi di lingkungan BKKBN. Hal itu tetap perlu dilakukan meski badan tersebut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Proyek saluran air hujan senilai Rp8,3 miliar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu diminta dihentikan.
Seminggu pasca dihentikannya pengerjaan proyek Saluran Air Hujan Jalan Soepomo Cs di Kecamatan Umbulharjo, Kota jogja karena dugaan tindak pidana korupsi, warga belum mendapat kejelasan bagaimana kelanjutan proyek itu. Sementara lubang-lubang yang menganga dan banyaknya debu kian mengganggu aktivitas warga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun 2016.
Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu dipanggil terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018.