Fitra Usul KPK Dilibatkan Pengawasan Anggaran Pemindahan Ibu Kota
Biaya pindah ibu kota rencananya menggunakan dana APBN,Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),serta investasi langsung dari swasta dengan total kebutuhan senilai Rp466 triliun.
Biaya pindah ibu kota rencananya menggunakan dana APBN,Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),serta investasi langsung dari swasta dengan total kebutuhan senilai Rp466 triliun.
I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati Rp3,6 miliar terkait dengan pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kota Bandung pada 2012-2013.
Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur, memeriksa sebanyak 70 orang guru dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan anggaran total senilai Rp1,4 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pengusaha terkait kasus dugaan gratifikasi ijin reklamasi dengan tersangka Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun.
Di rumah Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Aki Lukman Nor Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp130 juta hasil penggeledahan.
Pemkot Jogja mulai berkomunikasi dengan KPK terkait nasib proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Jogja. Termasuk perlakuan ruang yang kini masih dipasangi stiker oleh KPK.
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemkot Jogja terkait kasus suap lelang proyek saluran air hujan.
Jaksa Kejari Jogja Eka Safitra tersangka kasus suap lelang proyek saluran air hujan di Kota Jogja terancam dipecat. Anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam proyek saluran air hujan itu diketahui belum lama bertugas di Jogja.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY juga menilai tidak perlu ada evaluasi terhadap Keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).