Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan adanya keterlibatan petinggi di PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) lainnya yang terlibat di dalam kongkalikong pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) tahun 2019.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Tahun 2019.
Uang suap senilai 97.600 dolar Singapura atau lebih Rp1 miliar untuk Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Agussalam diduga bukan sebagai penerimaan pertama. Dugaan tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kasus korupsi yang melibatkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Menurut lembaga antirasua tersebut, kasus tersebut sangat memprihatinkan.
Direktur Utama PT Grand Kartech (GK) Kenneth Sutardja dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan karena menyuap Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro senilai Rp101,5 juta.
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II) Andra Y Agussalam yang turut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui memiliki total harta kekayaan Rp28,664 miliar.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan agenda penggeledahan tersangka Iwa Karniwa pada Kamis (1/8/2019).
Upaya melegitimasi agar mantan koruptor dilarang maju sebagai calon kepala daerah 2020 sulit terlaksana. Pasalnya, masa sidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tinggal dua bulan lagi dirasa tidak cukup.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum.
