Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi berharap dana dari pemerintah pusat akan mengalir ke sana, khususnya dengan momentum ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai ibu kota baru.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi dari perspektif hukum terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur dapat meningkatkan kinerja industri kaca lembaran nasional jika dibarengi dengan penerbitan regulasi penggunaan produk lokal.
Polemik paling krusial terkait dengan pemindahan ibukota sebenarnya bukan terletak pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut. Wacana kebutuhan pemindahan ibukota memang memiliki rasionalitas yang memadai. Selain menjadi ibukota, Jakarta memang telah menjadi sentral seluruh kegiatan, mulai politik, pemerintahan, budaya, apalagi ekonomi.
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia mengkritik persyaratan lelang badan usaha jasa konsultan. Satu poin yang disoroti adalah keharusan penggunaan tenaga ahli lulusan pascasarjana perguruan tinggi luar negeri. Syarat itu dipatok pada lelang studi kelayakan teknis calon lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Jabar Taufiq Budi Santoso menjelaskan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar OPD se-Jabar.
Pembangunan bendungan akan menjadi prioritas Kalimantan Timur untuk mencukupi pasokan air baku.
Calon Ibu Kota baru, Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan masih mengalami defisit produksi beras sebesar 60.000 ton atau setara dengan 10.000 hektare lahan.
Calon lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur diklaim punya banyak sumber energi terbarukan.
Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur mesti melalui tahapan amandemen sejumlah undang-undang.
