Ibu Kota Mau Pindah: Ada 9 Undang-Undang yang Harus Diselesaikan
Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur mesti melalui tahapan amandemen sejumlah undang-undang.
Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur mesti melalui tahapan amandemen sejumlah undang-undang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan seleksi calon pimpinan. Komisioner KPK yang akan terpilih dalam waktu dekat memikul tanggung jawab besar mengawal belanja barang dan jasa terkait pemindahan ibukota negara.
Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menilai wilayah calon Ibu Kota baru di Kalimantan Timur relatif memiliki potensi bencana yang rendah.
Calon Ibu Kota baru di Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi bencana rendah. Namun Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan risiko bencana hidrometeorologi di provinsi itu.
Spekulan tanah dikabarkan mulai mengincar lahan di lokasi calon ibu kota negara Indonesia yang baru.
Bupati Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud menyatakan Hashim Djojohadikusumo memiliki hak kelola lahan di kawasan ibukota baru yang berada di kabupaten tersebut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berdialog bersama sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meminta bantuan masukan terhadap pembangunan daerahnya menjadi Ibukota Negara (IKN).
Pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan dibarengi dengan pengembangan 10 kota metropolitan dan kota-kota baru di luar Jawa. Sementara, Jakarta akan dikembangkan sebagai pusat finansial dan pusat bisnis regional.
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.
Tarik menarik pengesahan undang-undang dinilai bakal menghambat terwujudnya ibu kota baru sesuai target waktu.