Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota RI dari jakarta ke Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan tidak ada hal yang salah dalam rencana pemerintah terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Rencana pemerintah memindahkan ibu kota dikritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Perubahan undnag-undang diperlukan sebagai syarat memindahkan ibu kota negara.
Pengumuman ketetapan ibu kota baru di Kalimantan Timur oleh pemerintah dinilai baru sebatas pencalonan dan pengumuman kepada masyarakat.
Kenaikan harga lahan dan properti di Kalimantan Timur belum tentu langsung terjadi meski provinsiitu sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota negara Indonesia yang baru.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan analisa dampak dan lingkungan (Amdal) secara lebih matang terlebih dulu sebelum dimulai pembangunan di wilayah Ibu Kota baru.
Pemerintah harus segera melakukan langkah akselerasi percepatan pembangunan Ibu Kota negara yang baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
Ibu kota yang baru di Kalimantan Timur bakal dikonsep ramah lingkungan.
Rencana pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan timur akan memberikan dampak di berbagai bidang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia.
Mantan capres Prabowo Subianto diklaim siap memberikan lahan milik adiknya untuk kepentingan kepindahan ibu kota baru.
