Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ditolak oleh paguyuban pedagang warung tegal (warteg). Seperti diketahui, keberadaan pedagang warteg selama ini banyak menopang kebutuhan konsumsi warga Jakarta.
Pemerintah disebut belum menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota baru.
Baru saja lokasi pemindahan ibu kota baru diumumkan, muncul kabar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut memiliki lahan di lokasi tersebut, yakni di Provinsi Kalimantan Timur. Namun polemik keberadaan lahan eks capres 2019 itu langsung dibantah.
Kantor KPK akan ikut pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur jika ibu kota telah resmi dipindahkan. Laode mengatakan hal itu sesuai dengan undang-undang KPK.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain bikin marah netizen gegara komentarnya soal pemindahan ibu kota baru.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI) menjadwalkan peletakkan batu pertama pembangunan ibu kota baru, di Kalimantan Timur dimulai pada Oktober 2020.
Permpindahan Ibu Kota RI dari jakarta ke Kalimantan Timur ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemindahan tersebut memiliki dampak positif. Gedung kosong yang bakal ditinggalkan berpotensi diubah menjadi taman.
Pakar pembangunan wilayah Universitas Gadjah Mada, Prof Rijanta menjelaskan, sejumlah tantangan akan muncul dengan berpindahnya ibu kota, misalnya penyediaan layanan pendukung seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Salah satu tantangan krusial yang kurang disoroti adalah persoalan pemenuhan kebutuhan pangan.
Partai Persatuan Pembangunan menyambut positif rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sebagai parpol pengusung Joko Widodo-KH Maruf Amin, PPP mengingatkan perpindahan ibu kota perlu dipersiapkan dengan matang.
Pemerintah mengumumkan akan memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut bersedia menyerahkan lahan miliknya di Kalimantan Timur guna membangun ibu kota baru jika memang itu untuk merupakan kepentingan rakyat.
