Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan kemungkinan akan ada Palapa Ring khusus Kalimantan menyusul telah ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia baru yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan lokasi Ibu Kota baru Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).
Pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dibagi menjadi tiga bagian. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan dari mantan Gubernur DKI JakartaDjarot Saiful Hidayat.
Pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa Ibu Kota negara akan pindah ke provinsi Kalimantan Timur disambut gembira oleh warga setempat yang bermukim di Kabupaten Mahakam Ulu, kawasan berbatasan darat dengan negeri jiran, Malaysia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, Andry Satrio Nugroho mengatakan pada tahun pertama pembangunan ibu kota baru, sektor properti dan konstruksi akan banyak menggeliat diibu kota baru, Provinsi Kalimantan Timur.
Pengumuman Presiden Joko Widodo tentang lokasi pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur disambut warganet. Tagar #IbuKotaBaru menjadi trending topic pertama di jejaring media sosial Twitter wilayah Indonesia.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia seluas 180.000 hektare di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia seluas 180.000 hektare di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi calon pemindahan Ibu Kota Indonesia yakni penajam Paser Baru dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyesalkan keputusan sepihak pemerintah terkait pemindahan ibu kota tanpa mengajak diskusi MPR RI dan DPR RI, karena untuk melaksanakan kebijakan itu ada sekitar delapan undang-undang yang harus diubah.
