Ancaman terjadinya masalah sosial yang besar akibat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dianggap tak akan terwujud.
Bertepatan dengan menjelang keputusan Presiden untuk menentukan ibu kota negara yang baru,International Society of City and Regional Planners bakal hadir untuk yang pertama kalinya di Indonesia.
Pemerintah dan DPR dapat memaksimalkan tiga momen istimewa sebagai saat paling tepat untuk mengumumkan narasi tunggal pemindahan ibu kota negara (IKN), termasuk penetapan lokasi kepada khalayak ramai dan masyarakat dunia. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Tim Relawan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Lampung Andi Desfiandi.
Ibu Kota baru bukan merupakan daerah otonomi baru. Ada kemungkinan, Ibu Kota baru akan menjadi wilayah pusat administrasi seperti di Putrajaya, Malaysia. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Pemerintah menyebut ada tiga opsi lokasi calon ibu kota baru di Pulau Kalimantan.
Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Pemindahan ibu kota Jakarta ke lokasi baru diharapkan selesai pada 2045. Pemerintah menargetkan pembangunan tersebut bisa dimulai pada 2021.
Surat terbuka dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertanyakan sumber dana yang digunakan membiayai pemindahan ibu kota.
Rencana perpindahan ibu kota Indonesia masih terus dimatangkan. Presiden Joko Widodo menyatakan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta akan diumumkan apabila kajian yang dilakukan sudah komplit.
Pulau reklamasi teluk Jakarta diusulkan jadi lokasi ibu kota yang baru.
