Presiden Joko Widodo sudah menegaskan rencananya akan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan. Perpindahan ini bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.
Rencana Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Kalimantan Barat Laili Khairnur. Namun ia berpendapat agar pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan rakyat di Pulau Kalimantan.
Kalimantan Barat akan menjadi daerah yang paling diuntungkan terkait perpindahan ibu kota negara yang ditetapkan oleh presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Pemerintah sedang menggodok rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai wacana pemindahan ibu kota merupakan perjuangan partainya sejak 2014, namun perlu dilakukan penelitian yang komprehensif sebelum dilaksanakan.
Presiden Joko Widodo belum pasti menyebut lokasi Ibu Kota Indonesia yang baru. Jokowi hanya menyebutkan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan tanpa menambah ke Kalimantan bagian mana.
Pengamat sosial lulusan master University of Leicester, Luvdhy Sarwo Edi menyampaikan bahwa perpindahan ibu kota itu macam menikah. Kita tidak menikahkan dua orang, tapi dua keluarga.
Pemindahan ibu kota baru Indonesia akan melibatkan pihak swasta. Pemerintah sudah menegaskan bahwa total kebutuhan pemindahan ibu kota sekitar Rp466 triliun akan dibiayai oleh swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan aset.
Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana memindahkan ibu kota iNdonesia ke Kalimantan. Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menilai keputusan pemerintah tersebut bukanlah hal prioritas yang harus dilakukan pemerintah saat ini.
Dalam penutupan Pidato Kenegaraan HUT RI-74 di Gedung MPR\DPR\DPD, Jakarta pada Jumat (16/8/2019), Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota ke Pulau Kalimantan.
Ancaman terjadinya masalah sosial yang besar akibat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dianggap tak akan terwujud.
