Pemerintah Bantul mengaku siap mempercepat proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) gereja yang akan didirikan oleh pendeta Tigor Yunus Sitorus di tempat yang baru nantinya. Upaya tersebut setelah ada kesepakatan damai antara Pemkab Bantul dan Sitorus dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja.
Aturan mengenai izin pendirian rumah ibadah perlu dikaji ulang. Pasalnya, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang terbit pada 2006 itu selama ini dinilai melegitimasi kebencian antarumat beragama.
Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu, Bantul, Tigor Yunus Sitorus akan mencabut gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja atas Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul No.345/2019 tentang Pembatalan Penetapan GPdI Sedayu sebagai Rumah Ibadat. Bahkan Sitorus berencana pindah rumah dan memindahkan rumah ibadatnya.
Bupati Bantul Suharsono akan menjadikan pengalaman kasus intoleransi yang sudah-sudah agar Bantul tidak terjadi kasus serupa di 2020 mendatang.
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berbicara seputar cara mengikis sikap intoleran. Menurutnya kesetiakawanan sosial sangat penting untuk mengikis sikap intoleran yang belakangan semakin marak di masyarakat.
Kesepakatan lokal yang bertentangan dengan perundang-undangan tentang hak beragama dinilai menjadi pemicu merebaknya kasus intoleransi beragama di DIY belakangan ini.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menilai intoleransi di Bantul sudah mengkhawatirkan sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul harus bersikap tegas terhadap upaya-upaya yang mengganggu harmoni dan kedamaian dalam bermasyarakat.
Bupati Bantul Suharsono membantah disebut tidak tegas sehingga kasus intoleransi di abupaten ini marak dibandingkan dengan daerah lainnya di DIY.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku prihatin terhadap maraknya intoleransi yang terjadi di wilayah Bantul.
Intolaransi di DIY terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bantul menjadi sorotan karena pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan kerap terjadi di kabupaten ini.
