MKD DPR menyatakan proses pencalonan dan uji kelayakan Adies Kadir sebagai Hakim MK dari unsur DPR RI tidak melanggar etik.
MKMK jelaskan mekanisme konflik kepentingan hakim MK menyusul penolakan terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
DPR menegaskan pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK telah sesuai mekanisme dan tidak melanggar prosedur hukum.
Jimly Asshiddiqie nilai Adies Kadir sah jadi hakim MK, namun prosesnya dipersoalkan dari sisi etika.
21 guru besar laporkan Adies Kadir ke MKMK soal dugaan pelanggaran etik pencalonan hakim konstitusi.
Hakim MK Adies Kadir menegaskan tak akan menangani perkara terkait Partai Golkar demi mencegah konflik kepentingan.
MK menolak uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terkait nikah beda agama dan menegaskan putusan sebelumnya tetap berlaku.
Putusan MK memperkuat KKI dan Kolegium Kesehatan. Kemenkes menilai langkah ini penting untuk tata kelola profesi kesehatan yang profesional.
DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR dalam rapat paripurna masa sidang 2025-2026.
Kapolri menegaskan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 soal jabatan Polri di luar struktur sejalan dengan putusan MK dan bertujuan memberi kepastian hukum.
