BPK Endus Sejumlah Masalah Penting dalam Izin Tambang Minerba
BPK menemukan sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan perizinan pertambangan minerba.
BPK menemukan sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan perizinan pertambangan minerba.
Pengurus Pusat Muhammadiyah menekankan profesionalitas terkait konsesi tambang yang diberikan pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muh
Pemerintah Indonesia menawarkan pengembangan produk turunan (hilirisasi) di sektor batu bara kepada China, seperti peningkatan kualitas, briket batu bara (coal
PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi yang berinisial OB, ZS, SL, dan LM soal perizinan tambang di Maluku Utara sebagai se
Bagi-bagikan izin usaha tambang (IUP) ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat krit
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisk kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membagi-bagikan izin usaha tambang
Pernyataan Anggota DPR RI Nusron Wahid yang cenderung mengoreksi pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya disayangkan. Pasalnya Nusron jug
DPR meyakini badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) akan menerapkan prinsip keha
Organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, diwanti-wanti banyak hal sebelum resmi mengelola konsesi tambang yang diberikan