Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menilai keputusan ormas untuk ambil bagian dalam pengelolaan tambah adalah keputusan yang salah dan berisiko.
Ini merupakan keputusan yang blunder, sebab Muhammadiyah tidak punya rekam jejak dan pengalaman dalam mengelola tambang.
Lewat Konsolidasi Nasional yang digelar selama dua hari di Universitas Aisyiyah PP Muhammadiyah mengaku siap menerima tawaran pemerintah mengelola tambang.
PP Muhammadiyah siap mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika nantinya ada pengelolaan yang menyimpang.
PP Muhammadiyah menunjuk Prof. Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang.
Meski telah bergulir di hari pertama, belum ada bocoran hasil dari Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Be
Topik konsesi tambang menjadi salah satu bahasan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
Sejumlah mahasiswa gabungan dari berbagai universitas di bawah naungan organisasi Muhammadiyah menggelar unjuk rasa mendesak PP Muhammadiyah agar menolak peneri
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji peluang kemungkinan turut serta mengelola izin usaha tambang (IUP) dari pemerintah.
Pemerintah masih terus memproses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Nahdlatul Ulama (NU).
