Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran daerah berdaya guna bagi masyarakat
Pemda DIY menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK DIY sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Mendagri terbitkan SE atur bantuan dan pergeseran anggaran APBD untuk percepatan penanganan bencana di daerah terdampak.
DPRD DIY masih berharap pemerintah pusat membatalkan pemangkasan anggaran APBD DIY 2026 yang diprediksi akan berdampak luas pada pembangunan dan stimulus ekonom
RAPBD Gunungkidul 2026 disepakati Bupati-DPRD, menunggu persetujuan Gubernur DIY sebelum resmi diundangkan dan diterapkan.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dengan Anggota DPRD menandatangi kesepakatan bersama tentang RAPBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu siang.
Pemkab Gunungkidul hapus anggaran konsumsi rapat 2026 demi efisiensi dan hemat Rp7 miliar.
DPRD DIY dan Pemda DIY menyepakati RAPBD 2026 dengan pendapatan Rp5,07 triliun dan defisit Rp356 miliar yang ditutup pembiayaan netto.
DPRD Bantul hapus tunjangan seragam dan perumahan demi efisiensi anggaran APBD 2026 yang defisit.
Penandatanganan RAPBD Gunungkidul 2026 tertunda akibat kendala teknis SIPD, substansi pembahasan dinyatakan aman.
