Pokir DPRD Temanggung 2027 Prioritaskan Infrastruktur dan Irigasi

JOGJA - DPRD Temanggung memprioritaskan pembangunan infrastruktur, irigasi, dan sektor pertanian dalam penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk APBD 2027. Prioritas tersebut diarahkan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian kerakyatan.

Ketua DPRD Temanggung, Yunianto, mengatakan penyusunan pokir dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pokir yang kami laksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati, yaitu mendukung RPJPD dan RPJMD. Yang paling penting di situ adalah kegiatan infrastruktur, irigasi, dan pertanian,” kata Yunianto dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kemendagri No.14/2026 dan Penyusunan Pokir DPRD dalam Penganggaran Aspirasi Masyarakat di The New Atrium Hotel Yogyakarta, Rabu (4/11).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menjelaskan infrastruktur menjadi salah satu prioritas karena merupakan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Infrastruktur yang memadai juga dinilai dapat mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Perbaikan infrastruktur ini menjadi prasarana dasar untuk kegiatan mobilisasi masyarakat. Di situ ada kegiatan yang bisa mendukung perekonomian kerakyatan, UMKM, serta sarana dasar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Yunianto.

Selain pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan maupun lingkungan, DPRD Temanggung mendorong pengembangan irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian. Sektor pertanian dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga perlu mendapat dukungan melalui program yang tepat sasaran.

Yunianto menjelaskan pelaksanaan pokir DPRD Temanggung dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penentuan jumlah titik kegiatan oleh badan anggaran. Seluruh usulan aspirasi masyarakat kemudian diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah.

“Seluruh usulan aspirasi masyarakat tersebut nantinya diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah,” ujar dia.

Bimtek yang berlangsung hingga Jumat tersebut menjadi bagian dari pendalaman materi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.14/2026 mengenai mekanisme penyusunan pokir DPRD dalam penganggaran aspirasi masyarakat.

Yunianto mengakui kondisi keuangan daerah masih menghadapi tantangan. Dia menyebut APBD Temanggung 2026 berada di kisaran Rp1,9 triliun. Penurunan dana transfer daerah turut memengaruhi kapasitas anggaran.

Karena itu, penyusunan pokir diharapkan dapat dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.