Anggaran sebesar Rp12,73 miliar diterima Pemkab Kulonprogo dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pemkab Bantul memprediksi APBD Bantul 2025 mengalami defisit sebesar Rp133,9 miliar, atau 6,5 persen.
Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan, saat ini tahapan awal untuk pengesahan rancangan Raperda APBD 2025 telah ada di DPRD Bantul.
Total tambahan ADD untuk 391 desa di Kabupaten Bersinar tahun depan dialokasikan melalui APBD Klaten sebesar Rp48 miliar.
Pemkab dan Anggota DPRD Sleman hanya memiliki waktu sampai 30 September 2024 untuk pembahasan APBD Perubahan 2024. upaya pembahasan juga mulai dilakukan di DPRD
Pendapatan daerah di Bumi Binangun yang tak mencapai target menyebabkan defisit APBD saat DPRD melakukan pembahasan anggaran perubahan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo akan memiliki gedung baru yang dibangun oleh Pemkab pada tahun ini.
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun anggaran (TA) 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Serapan anggaran belanja Pemkab Kulonprogo terus digenjot supaya dinilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki kinerja baik dalam penganggarannya.
Perjanjian hibah pengamanan Pilkada 2024 di Bumi Binangun menggunakan anggaran sebesar Rp2,98 miliar.
